Dapur yang terbukti melanggar akan diberikan surat teguran atau peringatan. Namun apabila pelanggaran tetap dilakukan, BGN tidak segan menghentikan operasional hingga menutup dapur yang bersangkutan.
“Kami akan tindak tegas. Kalau masih melanggar setelah diberikan peringatan, dapurnya bisa dihentikan operasionalnya,” kata Sudaryono.
Meski melarang penggunaan barang bersubsidi, BGN memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengurangi kualitas makanan yang diterima peserta Program MBG.
Standar gizi, keamanan pangan, mutu bahan baku, hingga kualitas menu tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan program.
Menurut Sudaryono, tujuan utama MBG tetap memberikan makanan bergizi dan aman bagi anak-anak sekolah serta kelompok penerima manfaat lainnya.
Kebijakan ini merupakan bagian dari pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional di bawah kepemimpinan Sudaryono.
Sebelumnya, BGN telah menutup 833 dapur SPPG yang dinilai melakukan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan Program MBG.
Selain itu, BGN juga mengambil langkah penataan internal dengan memberhentikan ratusan pegawai non-ASN serta menjatuhkan sanksi disiplin kepada sejumlah aparatur sipil negara (ASN).
Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus menjaga keberlangsungan subsidi pemerintah bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya.(rbp)
