Ia juga mengusulkan moratorium pengangkatan pegawai baru, evaluasi PPPK paruh waktu berdasarkan kebutuhan dan kinerja, penghematan belanja pegawai serta barang dan jasa, pembayaran gaji tepat waktu, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, BPKAD menegaskan perlunya evaluasi komposisi belanja dan penguatan efisiensi anggaran untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
(Alin)
