Langkah RSUD Banten bisa dijadikan rujukan untuk memperkuat komitmen reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Banggai. Terutama bagi RSUD Luwuk yang kerap menuai kritik publik
BANGGAI POST, LUWUK – Upaya peningkatan layanan di RSUD Luwuk terus menjadi perhatian banyak kalangan. Termasuk Analis Kebijakan Nadjamudin Mointang.
Menurutnya evaluasi lapangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dilaksanakan di RSUD Banten, Selasa (16/9), menjadi bahan pelajaran berharga. Nadjamudin terlibat dalam kegiatan sebagai tim evaluator dari Kemanpan RB.
Menurut Nadjamuddin Mointang, langkah RSUD Banten bisa dijadikan rujukan untuk memperkuat komitmen reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Banggai. “Yang penting bukan hanya memenuhi indikator administratif, tapi membangun kepercayaan masyarakat bahwa layanan kesehatan benar-benar dikelola dengan hati bersih, niat tulus, dan integritas kokoh,” tegasnya.
Dalam evaluasi itu, Tim Kementerian PANRB meninjau langsung sarana-prasarana, sistem layanan, hingga strategi manajemen RSUD Banten dalam menciptakan budaya kerja yang transparan dan akuntabel. Dukungan Kejaksaan Tinggi Banten turut memperkuat sinergi antara aparat hukum dan layanan kesehatan, melahirkan nilai bersama: saling mengingatkan, menguatkan, serta membangun tata kelola publik yang bersih dan berwibawa.
Rekomendasi untuk RSUD Luwuk
Belajar dari praktik tersebut, Nadjamuddin menekankan perlunya sejumlah langkah strategis bagi RSUD Luwuk.
Antaranya penataan area parkir agar lebih tertib dan transparan, termasuk penggunaan sistem tiket resmi serta penyediaan ruang khusus bagi pasien darurat, lansia, dan difabel.
Ia juga menyarankan peningkatan kualitas pelayanan medis dan administrasi, dengan digitalisasi pendaftaran, pelatihan keramahan dan empati bagi petugas, serta loket khusus pasien prioritas.
Selain itu transparansi informasi, seperti papan layanan, kanal pengaduan resmi, dan laporan tindak lanjut keluhan masyarakat juga harus diterapkan.
“Segera juga dilakukan penguatan manajemen internal, mulai dari unit pengendalian gratifikasi hingga monitoring harian oleh pimpinan,” katanya
Terakhir dia juga menyarankan RSUD Luwuk untuk membangun kepercayaan publik melalui evaluasi rutin pengaduan, inovasi berbasis kearifan lokal, serta pelibatan tokoh masyarakat, LSM, dan media.
“Jika rekomendasi ini diimplementasikan, RSUD Luwuk bisa mempercepat langkah menuju rumah sakit berintegritas yang benar-benar berpihak pada pasien,” ujar Nadjamuddin.
Dengan begitu, momentum evaluasi Zona Integritas bukan sekadar agenda seremonial, melainkan pijakan nyata untuk menghadirkan pelayanan kesehatan di Banggai yang lebih baik, bersih, dan manusiawi.(Alin)
