Perbup, telah memisahkan antara Pajak dan Retribusi. Dimana pemungutan pajak menjadi tanggungjawab Dinas Pendapatan, sementara Retribusi diberikan tanggungjawab kepada Dinas-dinas Pelayan (OPD lainnya.red),”Semangat Perda nomor 3 tahun 2020, baik pajak dan retribusi daerah menjadi tanggungjawab Dinas Pendapatan. Dinas pendapatan yang mengkoordinir Dinas-dinas Pelayan. Tapi kok di pisahkan? sementara aturannya sangat jelas dalam Perda,”tandasnya.
Iapun berharap, sistem pemungutan pendapatan daerah dikembalikan sesuai Perda nomor 3 tahun 2020,”Dengan pemerintahan yang baru, kami berharap sistem pemungutan pendapatan daerah dikembalikan sesuai Perda,”pungkasnya berharap. (NS)
