APBD Banggai Disentil Gubernur: Belanja Birokrat Gemuk, Infrastruktur Rakyat Kurus

Gubernur meminta Pemkab Banggai meningkatkan porsi infrastruktur secara bertahap dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur, kapasitas fiskal serta klasterisasi belanja.

Dengan demikian, dua pesan utama evaluasi Gubernur cukup jelas: belanja pegawai harus dikendalikan, sementara belanja infrastruktur publik perlu diperkuat.

Belanja Operasi 73,88 Persen

Catatan tersebut menjadi semakin menarik karena belanja operasi dalam rancangan APBD mencapai Rp2,013 triliun atau 73,88 persen.

Ditambah dengan sorotan terhadap honorarium, makan-minum, rapat, lembur dan perjalanan dinas, evaluasi Gubernur pada dasarnya menyentuh persoalan prioritas penggunaan uang daerah.

Namun, kembali ditekankan, seluruh angka tersebut merupakan postur Rancangan APBD yang dievaluasi, bukan kesimpulan mengenai APBD final.

Karena itu, yang menjadi sorotan adalah arah koreksi Gubernur terhadap rancangan anggaran: apakah ruang fiskal Banggai lebih banyak menopang birokrasi, atau semakin diarahkan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Pertanyaan mengenai apakah seluruh catatan evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti akan menjadi bagian dari penelusuran redaksi Banggai Post berikutnya.(Sri/RBP)