BAGIAN 6
Setelah membedah struktur APBD Banggai 2026 dari berbagai sisi—mulai dari sumber pendapatan, ketergantungan terhadap dana transfer pusat, dominasi belanja operasional, hingga tantangan akuntabilitas kinerja—pertanyaan terpenting justru datang dari masyarakat: apa manfaat nyata dari anggaran Rp2,75 triliun tersebut bagi kehidupan sehari-hari warga?
Bagi sebagian besar masyarakat, APBD bukan sekadar dokumen keuangan yang dipenuhi angka miliaran rupiah. APBD adalah instrumen yang seharusnya menjawab kebutuhan dasar warga, mulai dari pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, jalan yang layak dilalui, peluang usaha yang berkembang, hingga lapangan kerja yang tersedia bagi generasi muda.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Banggai pun relatif tidak berubah dari tahun ke tahun. Mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, percepatan penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pesisir dan kepulauan, hingga pemberdayaan UMKM, petani, dan nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Karena itu, besarnya APBD tidak otomatis menjadi ukuran keberhasilan pembangunan. Yang jauh lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu diterjemahkan menjadi perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Analis kebijakan, Nadjamuddin Mointang, menilai ukuran keberhasilan APBD tidak lagi cukup dilihat dari besarnya anggaran yang dikelola, tingginya tingkat serapan, maupun indikator administratif lainnya.
“Pertanyaan masyarakat sebenarnya sederhana. Dengan APBD yang besar, apakah kualitas hidup masyarakat juga ikut meningkat?” ujarnya.
Menurut Nadjamuddin, struktur APBD Banggai masih menunjukkan dominasi belanja operasional pemerintahan. Ketika lebih dari 70 persen anggaran digunakan untuk membiayai operasional birokrasi, ruang fiskal yang tersedia untuk menjawab kebutuhan langsung masyarakat menjadi semakin terbatas.
Dalam kondisi tersebut, publik berhak mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Apakah angka kemiskinan berkurang secara signifikan?
Apakah prevalensi stunting turun lebih cepat?
Apakah pendapatan petani dan nelayan meningkat?
Apakah lulusan sekolah lebih mudah memperoleh pekerjaan?
Apakah pelayanan kesehatan semakin cepat dan berkualitas?
Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap pembangunan. Jika dahulu keberhasilan pemerintah sering diukur dari besarnya proyek yang dibangun atau tingginya realisasi anggaran, kini masyarakat semakin menuntut bukti nyata berupa dampak yang dapat dirasakan secara langsung.
Dalam konsep tata kelola publik modern, orientasi pembangunan telah bergeser dari sekadar money spent menjadi impact created. Artinya, keberhasilan pemerintah tidak lagi diukur dari berapa banyak uang yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan.
“Membangun jalan bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah apakah jalan tersebut mampu menurunkan biaya transportasi masyarakat dan memperlancar aktivitas ekonomi. Membangun puskesmas bukan sekadar menambah gedung, tetapi meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Begitu pula program UMKM yang harus diukur dari bertambahnya omzet usaha dan lapangan kerja yang tercipta,” jelasnya.
Pandangan kritis masyarakat terhadap APBD juga terlihat dalam berbagai diskusi di media sosial. Sejumlah warga menilai besarnya anggaran daerah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan yang mereka rasakan.
Salah seorang warga, Sabri M., mempertanyakan manfaat langsung dari APBD yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar seperti rendahnya harga hasil pertanian, keterbatasan lapangan kerja bagi generasi muda, hingga kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
“Supaya tidak ada kelangkaan kebutuhan masyarakat, jalan diperbaiki, ekonomi distabilkan, dan lapangan kerja untuk generasi muda disiapkan. Itu baru pejabat yang sukses karena kami masyarakat yang menilai,” tulisnya dalam kolom komentar media sosial Banggai Post.
Sabri juga menyoroti persepsi yang berkembang bahwa sebagian besar anggaran daerah terserap untuk membiayai birokrasi, sementara manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Komentar senada disampaikan Aldi Putra Usuman yang menilai porsi anggaran untuk aparatur pemerintah masih lebih besar dibandingkan anggaran pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Lebih banyak untuk pegawainya daripada untuk pembangunan,” tulisnya.
Namun di tengah kritik tersebut, muncul pula pandangan yang mengingatkan bahwa persoalan belanja pegawai tidak sesederhana memangkas anggaran secara langsung.
Putra Trikora Bangkep menilai perlu ada pemahaman yang lebih rinci mengenai struktur belanja pegawai sebelum menarik kesimpulan bahwa tingginya porsi anggaran tersebut dapat dengan mudah dikurangi.
Menurutnya, belanja pegawai tidak hanya terdiri atas gaji ASN, tetapi juga mencakup perjalanan dinas, tunjangan kinerja, belanja operasional rutin, serta berbagai komponen pendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Ia berpendapat efisiensi masih dapat dilakukan pada sejumlah pos tertentu, terutama perjalanan dinas yang perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan hasil yang diberikan kepada daerah. Namun untuk komponen yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan operasional perangkat daerah, pemangkasan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Putra juga mengingatkan bahwa gaji ASN merupakan komponen yang tidak dapat dipangkas begitu saja karena telah diatur dalam ketentuan pemerintah dan menjadi hak pegawai yang wajib dibayarkan.
“Yang menjadi pertanyaan, dari angka belanja pegawai sebesar 41,70 persen itu, berapa persen sebenarnya yang merupakan gaji ASN? Kalau perjalanan dinas, tunjangan kinerja, atau komponen lainnya sudah dipangkas tetapi belanja pegawai masih tetap tinggi, apakah harus memangkas gaji ASN? Sementara gaji ASN sendiri tidak bisa dikurangi karena telah diatur pemerintah,” tulisnya.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai belanja pegawai tidak hanya berkaitan dengan besarnya angka yang muncul dalam APBD, tetapi juga menyangkut struktur pengeluaran daerah, kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah, serta ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai pembangunan.
Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, satu hal yang tampaknya menjadi titik temu adalah harapan agar setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Sepanjang serial APBD Banggai 2026 ini, terlihat bahwa daerah masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Di satu sisi, Banggai memiliki APBD yang termasuk terbesar di Sulawesi Tengah. Namun di sisi lain, ketergantungan terhadap transfer pusat masih cukup tinggi, sementara ruang fiskal yang benar-benar fleksibel relatif terbatas karena sebagian besar anggaran terserap untuk belanja operasional pemerintahan.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa tantangan pembangunan daerah tidak hanya terletak pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kualitas penentuan prioritas dan efektivitas penggunaan setiap rupiah uang publik.
Karena itu, APBD Banggai 2026 semestinya menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak yang terukur bagi masyarakat.
Masyarakat tidak membutuhkan angka yang besar semata. Mereka membutuhkan jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih berkualitas, layanan kesehatan yang lebih cepat, harga kebutuhan pokok yang stabil, peluang usaha yang berkembang, serta lapangan pekerjaan yang semakin terbuka bagi generasi muda.
Pada akhirnya, keberhasilan APBD tidak ditentukan oleh banyaknya program yang dilaksanakan atau tebalnya laporan pertanggungjawaban yang disusun. Keberhasilan APBD ditentukan oleh seberapa besar perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Sebab dalam demokrasi modern, rakyat tidak menilai pemerintah dari besarnya anggaran yang dikelola, melainkan dari manfaat yang hadir di tengah kehidupan mereka.
Dan ketika APBD Banggai 2026 senilai Rp2,75 triliun telah habis dibelanjakan, pertanyaan yang akan tersisa hanya satu:
Apa yang benar-benar berubah dalam kehidupan masyarakat Banggai?(*)
