Pemerintah Kabupaten Banggai di bawah kepemimpinan Bupati Amirudin perlu memastikan persoalan ini tidak berhenti pada pendataan kerusakan. Harus ada kejelasan mengenai penyebab gangguan, rencana perbaikan, dan tanggung jawab pihak-pihak terkait.
PDAM Unit Pagimana juga perlu terbuka kepada publik mengenai kondisi jaringan perpipaan serta langkah konkret yang telah dan akan dilakukan untuk memulihkan distribusi air kepada pelanggan.
Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Banggai diharapkan menelaah dokumen dan pelaksanaan proyek apabila terdapat indikasi penyimpangan. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pekerjaan di lapangan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.
Langkah tersebut bukan bentuk penghakiman dini, melainkan upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, penanganannya harus dilakukan berdasarkan bukti yang sah dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat Pagimana tidak membutuhkan alasan yang terus berulang. Mereka membutuhkan kepastian pelayanan dan penyelesaian yang nyata.
Keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau selesainya pekerjaan fisik, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, persoalan air bersih di Pagimana perlu dituntaskan melalui empat langkah konkret:
1. Pemeriksaan teknis menyeluruh terhadap jaringan dan fasilitas yang dibangun.
