BANGGAIPOST.COM– Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (Amara) menggelar aksi damai di Kantor DPRD Banggai, Senin (1/9/2025).
Aksi tersebut diwarnai dengan pembakaran ban bekas di pintu masuk Kantor DPRD Banggai. Massa juga membawa keranda yang dibalut kain putih sebagai simbol matinya rasa keadilan bagi masyarakat.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan Pemda Banggai yang dinilai luput dari pengawasan DPRD. Beberapa di antaranya adalah anggaran baju dinas pejabat yang menelan Rp7,5 miliar, biaya rapat dan koordinasi Rp31 miliar, serta pengadaan mobil dinas pejabat sebesar Rp11,4 miliar.
“Anggaran kolam renang Rp15 miliar, rehab rumah jabatan Ketua DPRD Rp981 juta, tambahan bangunan DPRD Rp7,1 miliar, hibah ke Polda Sulteng Rp6,9 miliar, hingga rehab mess Pemda di Palu Rp17 miliar. Lantas, alokasi APBD untuk rakyat Banggai di mana?” seru salah satu orator.
Massa juga menilai DPRD dan Pemda Banggai kurang peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi harga kebutuhan pokok yang terus naik.
Kebijakan pajak PBJT 10 persen dinilai semakin memberatkan, menekan daya beli, hingga mengancam keberlangsungan UMKM. Belum lagi kenaikan PBB-P2 setiap tahun yang semakin menyulitkan warga.
Untuk itu, massa aksi mendesak agar PBJT 10 persen dihapus dan kenaikan PBB-P2 dihentikan.
