BANGGAIPOST.COM,Luwuk- Anggota Legislatif (Aleg) Fraksi Gerindra Masnawati Muhammad menyoroti Gini Ratio atau ketimpangan ekonomi yang terjadi di Masyarakat.
Hal itu ia lontarkan saat pembahasan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2026, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diruang rapat komisi kantor DPRD setempat, Senin 17 November 2025.
“Dalam dokumen KUA, khususnya pada poin kebijakan Makro Ekonomi Daerah, Gini Ratio menunjukkan masih adanya ketimpangan ekonomi. Artinya, semakin tinggi Gini Ratio, semakin tinggi ketidakmerataan pendapatan masyarakat,”tandasnya.
Iapun meminta kepada TAPD agar dapat menjabarkan upaya penanganan ketimpangan pendapatan di daerah ini. Hingga memastikan, problem tersebut akan teratasi ditahun 2026 mendatang.
“Ini salah satu masalah yang dihadapi. Pemerintah Daerah perlu memberikan gambaran umum secara tajam dan konsisten untuk mengatasi hal ini di tahun 2026,”pinta Masnawati.
Problem inipun ditanggapi Ketua TAPD Moh.Ramli Tangko. Dikatakan, Pemerintah Daerah saat ini telah mempersiapkan sejumlah program untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat.
“Ketimpangan yang terjadi akan di intervensi melalui kebijakan program yang telah disiapkan sesuai Visi dan Misi Pemerintah Daerah saat ini. Standar Gini Ratio itu jangan di angka 4. Itu tinggi,”paparnya.
Sekadar diketahui, data BPS Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 menyebutkan, Gini Ratio Kabupaten Banggai berada di urutan ke dua tertinggi se Sulteng setelah kota Palu. Gini Ratio Banggai diposisi 0,316, sementara kota Palu berada di angka 0,337. (Nas)
