Pada unggahan lainnya, Acan juga menyinggung keterlambatan pembayaran gaji guru dan aparat desa. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi semangat kerja tenaga pendidik maupun aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Acan turut mengunggah tulisan yang membahas dugaan modus penyimpangan anggaran pada penyelenggaraan kegiatan, seperti mark-up biaya sewa, kegiatan fiktif, maupun penganggaran ganda. Dalam unggahan tersebut, ia mendorong aparat pengawas dan penegak hukum melakukan audit terhadap penggunaan anggaran kegiatan apabila diperlukan. Pernyataan tersebut merupakan pendapat pribadi yang disampaikan melalui media sosial dan tidak disertai tuduhan terhadap pihak tertentu maupun bukti mengenai penyelenggaraan HUT Kabupaten Banggai.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Banggai melalui sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) telah menjelaskan bahwa pembiayaan rangkaian kegiatan HUT ke-66 Kabupaten Banggai, termasuk konser hiburan dan panggung utama, menggunakan dukungan dana sponsor dan bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penjelasan tersebut telah disampaikan kepada publik sebagai respons atas berkembangnya berbagai pertanyaan mengenai sumber pembiayaan kegiatan HUT.
Meski demikian, berbagai unggahan Acan tersebut memicu diskusi di media sosial mengenai prioritas pembangunan daerah, efektivitas kebijakan efisiensi anggaran, serta keseimbangan antara penyelenggaraan kegiatan seremonial dan peningkatan pelayanan publik.
