BANGGAIPOST, BANGKEP – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banggai Kepulauan kembali menuai sorotan serius. Dua kejadian dugaan keracunan yang menimpa siswa sekolah dasar dalam rentang waktu berdekatan memunculkan pertanyaan besar terhadap standar keamanan pangan serta efektivitas pengawasan pelaksanaan program tersebut.
Program nasional yang dirancang untuk meningkatkan gizi anak sekolah justru kembali berujung pada penanganan medis bagi belasan siswa. Peristiwa berulang ini memperkuat kekhawatiran publik bahwa sistem kontrol mutu makanan dan minuman yang didistribusikan belum berjalan optimal.
Insiden terbaru menambah daftar persoalan implementasi MBG di daerah. Sejumlah siswa dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dan minuman dari program tersebut, sehingga harus mendapatkan perawatan medis. Kondisi ini memicu desakan agar pemerintah daerah tidak sekadar melakukan penanganan darurat, tetapi juga evaluasi menyeluruh dan transparan.
Sorotan tajam kini mengarah pada pengelola program serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab atas proses produksi hingga distribusi. Publik menilai pengawasan seharusnya dilakukan berlapis, mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan, standar higienitas dapur, penyimpanan, hingga tata cara konsumsi di sekolah.
Pengawasan dari instansi terkait juga dinilai belum menunjukkan langkah preventif yang kuat. Standar keamanan pangan semestinya mencakup uji kelayakan sebelum makanan dibagikan, terutama karena sasaran program adalah anak usia sekolah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap keracunan makanan.
Kekhawatiran orang tua siswa pun mulai menguat. Mereka meminta pemerintah daerah tidak memandang kejadian ini sebagai insiden biasa. Tanpa perbaikan sistemik, kepercayaan masyarakat terhadap program MBG berpotensi terus menurun.
Selain investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab pasti, pemerintah daerah didorong membuka hasil pemeriksaan secara transparan kepada publik. Penegakan sanksi terhadap pihak yang terbukti lalai juga dinilai penting agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Satgas MBG melalui Muh. Aris Susanto menyampaikan seluruh siswa telah mendapatkan perawatan intensif dan kini dalam kondisi stabil.
“Prioritas utama kami adalah kesehatan dan keselamatan siswa. Kami mendampingi langsung di RSUD Trikora untuk memastikan mereka ditangani dengan standar medis terbaik,” ujarnya.
Berdasarkan laporan awal tim medis dan lapangan, gejala diare diduga muncul setelah siswa mengonsumsi susu dalam kondisi perut kosong atau sebelum menyantap makanan utama. Produk susu tersebut diketahui berasal dari dapur SPPG Yayasan Batara Annajah di Desa Baka.
Namun demikian, sejumlah pihak menilai penjelasan awal tersebut belum cukup menjawab pertanyaan publik mengenai standar distribusi dan edukasi konsumsi pangan kepada siswa. Jika prosedur pemberian nutrisi telah diatur, maka muncul pertanyaan mengapa pola konsumsi yang berisiko masih terjadi di lapangan.
Satgas MBG menyatakan tengah melakukan evaluasi menyeluruh, meliputi peninjauan rantai pasok dan penyimpanan produk, pengetatan SOP pemberian nutrisi, serta pemeriksaan ulang higienitas dapur penyedia makanan.
Pemerintah daerah menegaskan program MBG tetap bertujuan meningkatkan kesehatan siswa. Namun, kejadian berulang menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada niat baik kebijakan, melainkan pada disiplin pengawasan, standar operasional yang konsisten, dan akuntabilitas pelaksana di lapangan.
Masyarakat diimbau tetap menunggu hasil investigasi resmi. Di sisi lain, transparansi dan evaluasi terbuka menjadi tuntutan yang kian menguat agar program peningkatan gizi tidak justru berubah menjadi risiko kesehatan bagi anak-anak di Banggai Kepulauan. (Alin)
