Polemik dugaan penyimpangan dalam program bantuan percetakan sawah di Desa Hunduhon, Kecamatan Luwuk Timur, terus bergulir. Selain mempertanyakan keberadaan alat pertanian dan sapi bantuan, anggota Kelompok Tani Perjuangan juga menyoroti ketidakjelasan dana yang masuk ke rekening kelompok, termasuk dana pematang sebesar Rp30 juta.
BANGGAI POST, LUKTIM – Salah satu anggota, Runia Mokko alias Nyonyo, menuturkan bahwa dana pematang sejatinya ditujukan langsung kepada anggota kelompok yang memiliki lahan sawah. Sesuai kesepakatan dalam rapat beberapa tahun lalu, dana tersebut disalurkan secara tunai oleh perwakilan Anggota TNI dengan ketentuan masing-masing anggota menerima Rp1 juta per hektare lahan.
“Kalau dia punya tiga hektare, berarti terima tiga juta. Tapi kenyataannya kami hanya terima Rp750 ribu, itu pun tidak semua. Ada juga yang tidak menerima sama sekali,” ungkap Runia.
Runia mempertanyakan ke mana sisa dana tersebut disalurkan, karena hingga kini tidak ada pertanggungjawaban dari ketua kelompok, Markiano. “Ini bukan dana kecil, ini hak petani pemilik lahan. Tapi dikurangi seenaknya tanpa penjelasan,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, Runia juga mengungkap adanya beberapa aliran dana lain yang masuk ke rekening kelompok, dengan nilai masing-masing Rp150 juta, Rp80 juta, Rp40 juta, dan Rp8 juta. Salah satu dana sebesar Rp40 juta disebut telah dikembalikan karena kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan.
“Saya tahu informasi ini dari bendahara kelompok sendiri. Dia yang cerita langsung ke saya. Bendahara yang bongkar ini,” kata Runia.
Ia menyayangkan tidak adanya transparansi dan pelibatan anggota kelompok dalam pengelolaan anggaran. Bahkan, menurutnya, kelompok seperti hanya menjadi tameng legalitas untuk mengajukan proposal bantuan, sementara hak-hak anggota dikesampingkan.
Terkait rincian penggunaan dana, bendahara kelompok, Verlistin Lawadan, saat dikonfirmasi mengakui bahwa dana pematang sebesar Rp30 juta memang telah diberikan ke anggota, namun dengan pemotongan sebesar Rp250 ribu per orang. Pemotongan itu, menurutnya, telah disepakati dalam rapat untuk keperluan operasional.
“Memang ada pemotongan dana sebesar Rp250 ribu itu untuk uang operasional katanya,” ujar Verlistin.
Namun, ketika ditanya mengenai sisa dana dan alasan distribusi yang tidak merata, Verlistin menjawab bahwa hal itu merupakan urusan ketua kelompok. Ia hanya bertugas mencairkan dana, sementara penggunaannya ia sendiri tidak tahu menahu.
Lebih jauh, Verlistin juga menyebutkan bahwa dana Rp150 juta digunakan untuk pembelian sapi dan pembangunan gedung. Adapun mengenai dana Rp80 juta dan Rp8 juta, ia mengaku tidak mengetahui dengan pasti.
“Saya sudah lupa soal yang Rp80 dan Rp8 juta, yang saya tahu hanya Rp40 juta yang sudah dikembalikan,” katanya.
Saat diminta menunjukkan rekening koran untuk membuktikan penarikan dan penggunaan dana, Verlistin menyatakan akan mencarinya kembali karena dokumen tersebut sudah lama tersimpan.
Sebelumnya, dugaan soal dana-dana mencurigakan ini pertama kali disampaikan oleh Runia berdasarkan informasi dari Verlistin. Namun saat dikonfirmasi kembali, Verlistin mengaku lupa dan tidak mengetahui secara rinci, sehingga memunculkan pertanyaan lebih besar tentang pengelolaan internal kelompok.
Media ini juga telah mencoba meminta konfirmasi dari pihak UPT Pertanian Luwuk Timur, namun saat ditemui, kepala UPT berhalangan hadir karena sedang istirahat pascaoperasi.
“Kepala UPT tidak masuk karena baru selesai operasi. Mungkin Senin sudah masuk,” ujar salah satu staf.
Dengan adanya rangkaian dugaan ini, para anggota kelompok meminta agar pihak Kejaksaan segera turun tangan dan memeriksa seluruh aktivitas keuangan serta penyaluran bantuan pertanian yang menggunakan nama kelompok.
“Kami tidak ingin terus saling tuding. Biarkan aparat hukum yang buktikan. Kami siap dampingi prosesnya agar semuanya terang benderang,” tegas anggota kelompok.(Alin)
