BANGGAI POST, LUKTIM – Tak hanya warga Desa Uwedikan, keluhan juga datang dari warga Desa Honduhon, Kecamatan Luwuk Timur, terkait proyek Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) yang hingga kini belum memberikan dampak nyata. Padahal, pihak Dinas PUPR sebelumnya menyatakan bahwa untuk Honduhon, air sudah mengalir.
Namun fakta di lapangan berkata lain. Berdasarkan investigasi Banggai Post, Jumat (18/7), warga Honduhon justru menyebut belum merasakan manfaat dari proyek tersebut.
“Air bersih belum kami nikmati sampai sekarang. Hampir semua rumah warga belum tersambung. Bahkan fasilitas umum seperti puskesmas juga kesulitan air,” ujar seorang warga.
Tak hanya itu, kondisi di Kantor Kecamatan Luwuk Timur pun menunjukkan hal serupa. Untuk memenuhi kebutuhan air, mereka bahkan menggunakan air dari daf (penampung air sederhana) yang dialirkan ke tandon.
Kondisi ini bertolak belakang dengan pernyataan Kabid AMAL PUPR, Christopel Satolom, yang sebelumnya menyebutkan bahwa proyek SPAM untuk Honduhon sudah berjalan dan air sudah tersedia.
“Yang untuk Honduhon sudah selesai. Tahun ini tambahan anggaran Rp400 juta akan melanjutkan ke rumah warga,” ujar Christopel, dalam klarifikasinya, Selasa (16/7).
Sementara itu, keluhan serupa juga datang dari warga Desa Uwedikan. Mereka menyebut proyek air bersih tak kunjung dirasakan manfaatnya, meski pengerjaan telah berlangsung lebih dari satu tahun.
“Kalau soal keluhan air bersih, jelas kami keluhkan. Sudah setahun lebih tapi air belum sampai ke rumah,” ungkap salah satu warga Uwedikan.
Warga pun mempertanyakan kelanjutan proyek tersebut, mengingat dalam Musrenbang sebelumnya, pemerintah desa menyampaikan bahwa akan ada tahap lanjutan. Namun hingga kini, tidak ada kejelasan kapan realisasi itu akan diwujudkan.
“Kami hanya ingin kejelasan. Sudah kami sampaikan lewat Musrenbang, juga ke perwakilan aleg dapil. Kami harap segera ditindaklanjuti,” tambah warga.
Saat ini, baik di Uwedikan maupun Honduhon, masyarakat masih mengandalkan sumur gali dan sumur bor sebagai sumber air, dengan kualitas dan ketersediaan yang terbatas.
Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa keluhan masyarakat bukan hoaks, melainkan kondisi nyata yang butuh perhatian serius dari pemerintah daerah. Proyek SPAM di dua desa tersebut harus dikawal ketat agar tidak mangkrak dan meninggalkan beban bagi masyarakat.(Alin)
