GMNI Luwuk: Politik Uang Lahirkan Pemimpin yang Koruptif

Foto:Istimewa

BANGGAIPOST.COM,Luwuk- Puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Luwuk Banggai (DPC GMNI LB) menggelar mimbar bebas tolak politik uang. Mimbar bebas digelar di lampu merah garuda, Kelurahan Luwuk, Sabtu 16  2023.

Politik Uang di beberapa hari terahir menjadi isu yang di perbincangkan di kalangan organisasi pemuda dan mahasiswa di Kabupaten Banggai.

Hal ini berdasarkan rilis Bawaslu RI, bahwa Kabupaten Banggai tertinggi kedua rawan politik uang di antara 514 kota/kabupaten di Indonesia.

Menurut Rifat Hakim Ketua GMNI Luwuk Banggai bahwa kampanye terkait dengan tolak politik uang yang dilakukan GMNI LB adalah ikhtiar untuk memberikan penyadaran terhadap masyarakat akan bahayanya politik uang.

Baca Juga :  Usulan Alokasi Anggaran Infrastruktur Tak Digubris, Aleg Banggai Desak PUPR Segera Turun Ke Sinorang

“Kampanye tolak politik uang yang kita laksanakan ini adalah bagian dari pada iktiar kita untuk memberikan penyadaran bagi masyarakat”Ujar Rifat.

Rifat juga mengatakan bahwa politik uang adalah musuh utama dari demokrasi oleh karenanya butuh keterlibatan semua pihak dalam melawanya.

“Saya meminta keterlibatan semua pihak untuk memerangi politik uang ini, kalau tidak maka demokrasi akan dikebiri oleh mereka yang punya uang.” Demikian Kata Rifat.

Sambung Rifat, begitupun KPU Banggai dan Bawaslu Banggai harus menjadi garda terdepan dalam memerangi politik uang di Kabupaten Banggai baik dari segi pendidikan pemilih dan pencegahan dan penindakan.

“KPU dan Bawaslu Banggai harus menjadi garda terdepan dalam memerangi politik uang ini berdasarkan tupoksi masing-masing lembaga, KPU harus gencar memberikan pendidikan pemilih dan bawaslu melalui pencegahan dan penindakan” Sambung Rifat.

Baca Juga :  Bupati Banggai Hadiri Panen Parsial Perdana Udang Vaname PT LIJ

Kabid Advokasi dan pengorganisasian massa, Fadli Nang menambahkan dalam orasinya bahwa menjelang Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, pemilib harus memilih pemimpin yang mempunyai ide dan gagasan serta program yang memang benar-benar pro terhadap kaum marhaen (Rakyat kecil).

“Kalau kita memilih pemimpin yang membeli suara rakyat maka bisa kita pastikan bahwa pemimpin itu akan korupsi. Kita harus memilih pemimpin yang punya ide dan gagasan serta program yang pro terhadap kaum marhaen, kalau kita memilih pemimpin yang membeli suara rakyat maka bisa kita pastikan bahwa pemimpin itu akan korupsi” Tutup Tona sapaan Akrab Fadli Nang. (*)