Aktivitas Bongkaran Material, Pesisir Lokotoy Terancam Pendangkalan

Pemuda Lokotoy Terus Bersuara Namun Tak Dihiraukan

BANGGAI POST, BALUT– Sejak tahun 2018 pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut selalu mendatangkan material infrastruktur dari Kabupaten Banggai. Lokasi pendaratan material berada di pesisir Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara. Aktivitas pembongkaran material yang sudah berlangsung cukup lama itu ternyata tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. Pasalnya, wilayah pesisir yang berada di sekitar pembongkaran material telah terjadi pendangkalan.

Berdasarkan temuan di lapangan, penimbunan yang menjorok ke laut saat ini masih terus dilakukan pihak perusahaan.

“Dorang timbun terus ini laut, karena so dangkal,” kata Pengurus Pokdarwis Desa Lokotoy, Rahmat Bungalo, Senin (18/07).

Menurut Rahmat, penimbunan yang awalnya hanya sekitar kurang lebih 50 meter, saat ini mencapai 80 meter.

Baca Juga :  Babinkamtibmas dan Babinsa Evakuasi Nelayan Meninggal Saat Mancing

“Pokonya dorang ini setiap tahun tambah panjang. Terus juga kawasan pesisir Lokotoy sudah jadi pendangkalan akibat dampak dari jetty ini,” tandasnya.

Terkait izin, pemuda yang kritis dengan kondisi lingkungan itu menyampaikan, bahwa tidak ada. “Setau sy izin amdal tidak ada. Tapi dari dinas terkait selalu tutupi,” ungkap Rahmat.

Melangsir dari luwukpost.id, terkait izin pembangunan jetty, dokumen yang diperlihatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Laut terdapat rekomendasi kepala desa dan Camat Banggai Utara.

“Sudah tertimbun baru mereka datang, melapor,” ujar seorang staf Dinas Lingkungan Hidup yang ikut mendampingi Sekretaris instansi itu, Steven Musa (Sekretaris LH pada saat itu).

Mereka yang dimaksud adalah sebuah perusahaan swasta. Kedatangan mereka untuk meminta izin lingkungan. Namun, DLH bergeming bahwa perihal izin penimbunan laut telah beralih ke pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Bukan lagi di tingkat kabupaten.

Baca Juga :  GMNI Sulawesi Tengah Tolak Kekerasan dan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan

“Kami cuma berikan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup),” papar dia.

Steven Musa juga mengeritik aktivitas itu. Sebelum izin dikeluarkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, harus dikaji terlebih dahulu dampak terhadap ekosistem sekitar dan dampak sosialnya kepada masyarakat sekitar. “Tapi kalau mereka sudah duluan begitu,” tegas dia.

Dampak dari pembangunan jetty yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Desa Lokotoy yang bermukim di pesisir saat ini yakni pasir laut naik ke jalan raya disaat air pasang. (IK)