Layanan RSUD Banggai Resmi Jadi BLUD

BANGGAI POST, BALUT– Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar salah satunya kebutuhan kesehatan. Ini terlihat dengan di lauchingnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banggai oleh Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa, Senin (03/04).

Direktur UPT. RSUD Banggai, dr. Cristian Mapacal menyampaikan, keinginan menjadikan pelayanan RSUD Banggai menjadi BLUD memang sudah lama, hanya saja masih banyak kendala yang hadapi. Tetapi keinginan ini terus dilakukan apalagi mendapatkan respon yang tinggi oleh Bupati Sofyan Kaepa.

“Sejarah dalam hidup saya pak Bupati, saya tidak pernah ke Palu PP. Sama-sama dengan pak Bupati, tiba Jam 10 malam di Palu, kegiatan di BPKP, bagaimana memulai memproses BLUD selesai jam 2 siang. Setelah itu Pak Bupati bilang balik jam 5 sore,” tuturnya.

Baca Juga :  Beraksi di 28 TKP, Tim Resmob Polres Banggai Bekuk Pelaku Pencurian di Kota Luwuk

“Ini suatu yang luar biasa, karna pak Bupati punya semangat bagaimana rumah sakit ini bisa BLUD. Karna banyak lagi masalah kalau belum BLUD,” tambah dr. Cristian.

Sebelum menjadi BLUD, UPT RSUD Banggai mengalami kenaikan status dari tipe D ke tipe C pada 30 Maret 2021. Penetapan BLUD pada tanggal 31 Maret 2023. Apalagi ini tepat pada bulan Ramadhan, Lauching BLUD.

“Dari 30 Maret 2021 ke 31 Maret 2023, Berarti ada dua tahun kita proses ini. Ada angka dua, nanti bapak-ibu yang tafsirkan maksud dari angka dua,” kata Direktur dr. Cristian di sambut tepuk tangan meriah para tamu undangan yang hadir.

Bupati Banggai Sofyan Kaepa lewat sambutannya, menyampaikan dengan pelayanan RSUD menjadi BLUD bukan berarti pemerintah daerah langsung lepas tangan. Pemerintah daerah tetap akan mengintervensi. Orang nomor satu di Banggai Laut itu menjelaskan, dengan adanya BLUD, Rumah sakit tidak perlu menunggu anggaran dari pemerintah untuk belanja obat. Karna anggaran Rumah sakit sudah kelola sendiri.

Baca Juga :  Banggai Run Challenge 2024 Segera Digelar, Berikut Jadwalnya

“Rumah sakit ada uang, obat kurang langsung belanja. Pemerintah daerah hanya menerima laporan kertas saja. Misalnya, rumah sakit punya uang 1,5 miliar, beli obat 1 miliar sisa 500 juta. Pemerintah mau intervensi anggaran 1 miliar maka tinggal tambah 500 juta,” jelas Bupati Sofyan.

“BLUD itu hanya berubah pada cara mengelolanya saja, bukan berarti setelah BLUD langsung dipikir bisa mengelola semuanya. Tidak begitu, ini bukan swasta, ini masih milik pemda. Hanya ada perubahan pada manajemen pengelolaannya saja,” terangnya. (IK)