DPRD Banggai Tuntaskan 11 Perda di Tahun 2022, Nilai Hubungan dengan Eksekutif Belum Optimal

Ekspos Refleksi Akhir Tahun Realisasi Program DPRD Banggai, Jumat (30/12).[Foto:Dokumentasi BanggaiPost]

BANGGAIPOST.COM,Luwuk- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai, dalam menjalankan fungsi legislasi, berhasil menuntaskan 11 Peraturan Daerah (Perda) selama tahun 2022.

Informasi tersebut mengemuka saat Refleksi Akhir Tahun realisasi Program DPRD Banggai yang digelar di ruang rapat kantor DPRD setempat, Jumat (30/12).

Disebutkan, dari 11 Perda yang di tetapkan, terdapat 3  Perda yang lahir atas inisiatif DPRD. Yakni, Perda tentang ketenagakerjaan, Perda tentang BUMD, serta Perda tentang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.

Tak hanya itu, pihak sekretariat DPRD melalui Sekretaris Dewan (Sekwan) Fery Sujarman juga melaporkan kerja-kerja Komisi selama tahun 2022.

Disebutkan, Komisi 1 bidang Hukum dan Kesra, telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebanyak 37 kali.

Baca Juga :  Raih Juara I, DPRD Apresiasi Prestasi Pemkab Banggai Laut Mempromosikan Daerah

Komisi II, membidangi pembangunan dan perekonomian menggelar RDP sebanyak 4 kali, dan Rapat Kerja sebanyak 6 Kali.

Komisi III membidangi keuangan dan aset, menggelar RDP sebanyak 4 kali, Raker sebanyak 6 Kali, Studi Banding sebanyak 9 kali, serta Bimtek sebanyak 3 kali.

“Kami bekerja sesuai Tatib, yang diatur sesuai PP nomor 12 tahun 2018. Kedepan, kritik dan saran kami sangat butuhkan.  Peran DPRD diharapan benar benar respek terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat,”ucap Ketua DPRD Banggai, Suprapto, saat memimpin Refleksi Akhir Tahun realisasi program bersama para jurnalis.

Harapan yang sama juga disampaikannya kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemda Banggai, untuk mengubah kebiasaan saat menghadiri rapat di DPRD Banggai.

Baca Juga :  Soal Aturan Pengeras Suara di Masjid, Begini Penjelasan Kasi Bimas

Jika tak berkesempatan hadir, pimpinan OPD minimal mengutus Sekretaris untuk mewakilkannya dalam rapat.

“Minimal sekretaris yang hadir, jangan yang lain,”tegas Suprapto.

“Ini menjadi problem ditahun 2022, yang dihadirkan dalam rapat bukan leader/penanggungjawab. Sehingga kami menilai hubungan dengan Eksekutif belum optimal,”tambahnya. (NS)