Pemerintah daerah harus lebih fokus dalam penyerapan anggaran yang saat ini baru berkisar 49% baik Dana DAU, maupun Dana DAK,”
JURU BICARA FRAKSI NasDem Syamsul F. Latif
BANGGAI POST, BALUT– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut menggelar Paripurna Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2022, Rabu (28/09).
Penyusunan dan pembahasan perubahan anggaran juga dimaksudkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan prioritas yang sifatnya mendesak untuk secepatnya diselesaikan. Dari penyusunan dan pembahasan itu, kemudian dilakukan perubahan anggaran terhadap APBD pokok dan dilakukan sinkronisasi pagu anggaran serta pergeseran program dan kegiatan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pada pandangan umum Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) melalui juru bicara Fraksi Syamsul F. Latif menitipkan beberapa catatan kepada pemerintah daerah dalam pembahasan APBD-P kali ini.
Pertama Fraksi NasDem menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, agar kiranya dalam pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat bekerja secara maksimal, tepat waktu dan tepat sasaran.
Fraksi Nasdem mengharapkan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan, fisik maupun non fisik berjalan sesuai dengan perencanaan serta rampung hingga batas waktu yang telah ditentukan dan tidak menyeberang pada tahun anggaran selanjutnya.
“Kami juga berharap agar dalam penyusunan anggaran lebih memprioritaskan program kegiatan, urusan wajib dan lebih serius lagi dalam menekan lajunya kenaikan inflasi sesuai dengan keputusan mentri keuangan no 7 tahun 2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi,” terang Ancu sapaan akrab Syamsul F. Latif.
Selanjutnya, Fraksi Nasdem meminta pemda mengoptimalkan program yang prioritas sesuai dengan visi misi kepala daerah dalam hal Pemberdayaan. Sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.
Fraksi NasDem juga menyampaikan, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 harus segera direalisasikan sebesar Rp. 34.344.611.702 yang telah ditetapkan bersama antara pihak Eksekutif dan Legislatif. Serta Rasionalisasi dan Efesiensikan anggaran untuk membayar kewajiban Daerah di akhir tahun 2022 ini.
Fraksi NasDem juga meminta kepada pemda untuk mempercepat penyerapan anggaran. Karna saat ini serapan anggaran baru berkisar 49 persen.
“Pemerintah daerah harus lebih fokus dalam penyerapan anggaran yang saat ini baru berkisar 49% baik Dana DAU, maupun Dana DAK,” tutup Ancu. (IK)
