RDPU: DPRD Balut mengundang parapihak terkait untuk menjelaskan kelangkaan BBM. DPRD lalu menelorkan 5 rekomendasi di akhir pertemuan tersebut
BANGGAI POST, BALUT– Menindaklanjuti keluhan dan laporan masyarakat terkait kelangkaan dan mahalnya Bahan Bakar Minyak (BBM), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pihak-pihak terkait diantaranya Kepala Depot Pertamina Banggai, Pimpinan SPBU Kecamatan Banggai, Pimpinan SPDN Kecamatan Banggai dan OPD terkait.
RDPU berlangsung di ruang sidang utama DPRD Banggai Laut dan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Patwan Kuba, Jum’at (09/09).
Mengawali RDPU, Patwan Kuba mempersilahkan kepada pihak PT. Pertamina Banggai Laut untuk memberikan penjelasan terkait dengan kelangkaan BBM jenis solar.
“Sebelum teman-teman anggota DPRD memberikan pertanyaan, alangkah baik kita dengar penjelasan dari pihak Pertamina terkait dengan kelangkaan BBM jenis Solar,”ucapnya.
Pihak Pertamina pun mengungkapkan, bahwa ketersediaan BBM jenis solar di Banggai Laut sampai saat ini cukup. Jika terjadi kelangkaan di masyarakat pihak tidak mengetahui. Karna pihak Pertamina menyalurkan BBM sesuai dengan permintaan di SPBU.
“Kalau dibilang langka sebenarnya tidak. Karna BBM jenis solar di Pertamina itu tersedia dan cukup. Kalau misalkan kurang seharusnya SPBU meminta penambahan penyaluran,” ungkap Bagian Sales Fuel Terminal BBM Banggai Hadi Nurohman.
Setelah mendengar pernyataan dari PT. Pertamina, beberapa anggota DPRD pun memberikan tanggapan. Diantara, Aleg asal PKB Rusdin Panguale. Dirinya mengatakan, jika pihak Pertamina menjamin bahwa ketersedian BBM jenis solar cukup maka kemudian siapa yang bermain, sehingga terjadi kelangkaan BBM jenis solar ini.
Selain Rusdin Panguale, Alaudin dari Aleg dari PKS mengatakan, bahwa saat ini dilapangkan BBM jenis solar dijual mencapai Rp. 3 juta per drum. Maka jangan disalahkan pengusaha transportasi laut jika kemudian menaikan harga tiket kapal.
Setelah melakukan RDPU hampir tiga jam itu, DPRD Banggai Laut pun mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Diantara satu Meminta kepada pemda agar menyurat ke PT Pertamina agar menambah quota pertalite di SPBU Timbong, SPBU Kendek, SPBU Dungkean, SPBU Kaukes, SPBU Labobo agar tidak terjadi kelangkan BBM. Dua DPRD meminta pemda agar menyurat dan meminta jatah quota pertalite untuk masyarakat Banggai Laut, karena selama ini, quota hanya dari luwuk di bawa lewat kapal/ transportir. Tiga DPRD meminta agar pemerintah lewat dinas perhubungan memanggil pemilik kapal penumpang antar pulau di banggai laut, tidak menaikkan tiket kapal, karena kapal mendampatkan BBM bersubsidi dari pemerintah, dan kapal penumpang yang belum dapat BBM bersubsidi agar di fasilitasi oleh dinas perhubungan. Keempat DPRD meminta agar pemda menolak rekomendasi BBM solar bersubsidi dari masyarakat Bangggai Kepulauan, karena Kabupaten Banggai Kepulauan sudah memiliki 4 SPBU yang beroperasi, sehingga tidak lagi terjadi kelangkaang BBM jenis solar seperti saat ini. Lima DPRD meminta agar pemda bersama pihak keamanan TNI/ Polri mengawasi jalannya proses distribusi BBM jenis solar kepada masyarakat dan menindak para makelar BBM bersubsidi. (IK)
