“Pertanyaannya bukan hanya apakah uang dipertanggungjawabkan, tetapi apakah uang rakyat dipakai pada prioritas yang benar dan menghasilkan perubahan,”
BANGGAIPOST, LUWUK — Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 14 kali berturut-turut oleh Pemerintah Kabupaten Banggai dinilai sebagai capaian penting dalam tata kelola administrasi keuangan daerah. Namun di balik prestasi tersebut, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan layanan dasar seperti air bersih, pelayanan kesehatan, banjir, sampah hingga lapangan kerja.
Pandangan itu disampaikan analis kebijakan, Nadjamuddin Mointang, yang menilai bahwa opini WTP tidak otomatis identik dengan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Menurutnya, dalam praktik pemerintahan sering muncul paradoks. Di satu sisi laporan keuangan dinilai baik oleh auditor, namun di sisi lain masyarakat masih merasakan berbagai persoalan mendasar dalam kehidupan sehari-hari.
“WTP memang penting, tetapi publik juga ingin melihat dampak nyata dari penggunaan anggaran daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, secara substantif opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Artinya, aspek yang diperiksa lebih banyak berkaitan dengan kepatuhan administrasi keuangan, kecukupan bukti transaksi, sistem pengendalian internal serta kesesuaian pencatatan anggaran.
Karena itu, kata dia, WTP bukan sertifikat bahwa seluruh pelayanan publik otomatis sudah berjalan baik.
