“Ketika penolakan masyarakat sudah sangat jelas, seharusnya proses perizinan dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai kebijakan justru memperparah ketegangan sosial dan kerusakan lingkungan,” ujarnya.
Sekadar catatan, proses sidang UKL-UPL terhadap salah satu WIUP tersebut diketahui telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Namun hingga kini, hasil sidang tersebut belum dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
Masyarakat Desa Toi-toi hingga kini menyatakan tetap konsisten menolak keberadaan tambang dan meminta pemerintah menghormati keputusan kolektif yang telah dihasilkan melalui musyawarah. (/Alin)*
