“Saya juga berharap Kejaksaan sudah bergerak mengawasi program ini baik prosedural dan subtansialnya. Apalagi di momentum Pilkada begini petahana rawan menggunakan Political Budget Cycle atau politik anggaran demi meraup suara. Di saat seperti inilah insting pengawasan hukum Kejaksaan harus bekerja lebih lagi melibatkan kejaksaan tinggi mengingat anggaran yang dikeluarkan tidak sedikit sekitar 115 Milyar jika dihitung berdasarkan jumlah Kecamatan.” Tegas Saldi.
Hal sama, Ketua BPM Untika, Afandi Bungalo menegaskan bahwa dalam waktu dekat ini akan melakukan aksi demo untuk mendesak anggota DPRD Banggai untuk serius dalam mengawal realisasi dana pelimpahan tersebut.
Menurut ketua BPM dua periode ini juga, 35 anggota DPRD harus mampu menyelesaikan beberapa pekerjaan, termasuk pengawasan anggaran Rp.5 Miliar.
“Ada kekhawatiran mengenai seberapa baik DPRD yang baru mampu mewakili kepentingan rakyat, untuk itu fungsi DPRD Banggai harus berjalan semestinya” Papar Afandi. (*)
