“Saya tahu informasi ini dari bendahara kelompok sendiri. Dia yang cerita langsung ke saya. Bendahara yang bongkar ini,” kata Runia.
Ia menyayangkan tidak adanya transparansi dan pelibatan anggota kelompok dalam pengelolaan anggaran. Bahkan, menurutnya, kelompok seperti hanya menjadi tameng legalitas untuk mengajukan proposal bantuan, sementara hak-hak anggota dikesampingkan.

