LUWUK, BANGGAIPOST.COM
Penyelesaian persoalan lahan masyarakat yang diduga terdampak aktivitas pertambangan PT Koninis Fajar Mineral (KFM) di Desa Tuntung, Kabupaten Banggai, kian berlarut-larut. Rekomendasi DPRD Kabupaten Banggai yang sebelumnya mendorong verifikasi langsung terhadap lahan warga dinilai belum menunjukkan tindak lanjut konkret.
Kondisi ini memicu kekecewaan Aliansi Masyarakat Pagaga. Mereka menilai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) penyelesaian lahan, yang saat ini dijabat Kepala Bagian Sumber Daya Alam (Kabag SDA) Kabupaten Banggai, telah mengabaikan rekomendasi DPRD sekaligus tidak memberikan ruang komunikasi yang memadai kepada masyarakat.
Atas dasar itu, Aliansi Pagaga secara resmi menyurati DPRD Kabupaten Banggai. Mereka meminta lembaga legislatif mengevaluasi kinerja Pokja dan mempertimbangkan pergantian Ketua Pokja agar proses penyelesaian persoalan lahan tidak terus terkatung-katung.
Ketua Aliansi Masyarakat Pagaga, Aslan F. Latingara, mengatakan tuntutan tersebut bukan tanpa alasan. Selama mengawal persoalan lahan warga, pihaknya mengaku tidak memperoleh ruang komunikasi dan koordinasi yang layak dengan Ketua Pokja.
Padahal, Aliansi Pagaga merupakan wadah perjuangan masyarakat yang selama ini menyuarakan kepentingan warga yang mengklaim lahannya terdampak aktivitas pertambangan PT KFM.
