LUWUK, BANGGAIPOST.COM
Komisi III DPRD Kabupaten Banggai berencana mengagendakan pertemuan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membahas tata kelola rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Komisi III DPRD Banggai, Suprapto, menilai selama ini rantai bisnis program MBG di daerah belum berjalan dengan pola kemitraan yang melibatkan secara langsung pelaku UMKM, kelompok tani, dan kelompok peternakan lokal.
Akibatnya, hasil produksi masyarakat umumnya lebih dahulu dipasarkan melalui jalur perdagangan umum sebelum sampai ke dapur SPPG. Kondisi tersebut menciptakan mata rantai distribusi yang panjang dan berpotensi meningkatkan harga bahan baku.
Menurut Suprapto, persoalan ini perlu dibenahi agar petani, peternak, dan pelaku UMKM mendapatkan kepastian pasar, sementara SPPG juga memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih terkendali.
Komisi III Dorong Pemutusan Mata Rantai dan Kemitraan Langsung
Suprapto mengatakan, semestinya dapur MBG dapat membangun sinergi langsung dengan kelompok usaha dan produsen pangan di tingkat bawah. Pola kemitraan tersebut bisa dilakukan berdasarkan wilayah operasional masing-masing SPPG. Misalnya, kelompok tani atau peternak di wilayah tertentu menjadi pemasok tetap bagi dapur MBG yang berada di wilayah yang sama.
