Polemik BLT-DD Uwedikan dan Etika Kepemimpinan di Desa

Masuknya nama orang tua Kades ke dalam daftar penerima BLT-DD jelas menimbulkan tanda tanya, terlebih jika masih ada warga desa lain yang dinilai lebih layak namun justru dikeluarkan. Publik tentu memiliki hak untuk curiga. Dan dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, menghindari konflik kepentingan adalah keharusan, bukan pilihan.

Seorang pemimpin sejati justru akan menempatkan keluarganya di urutan paling akhir dalam daftar penerima manfaat—bukan karena tidak berhak, tetapi sebagai bentuk pengorbanan moral agar tidak menimbulkan prasangka. Ia akan lebih memilih menjaga wibawa dan kepercayaan publik ketimbang membiarkan bantuan negara menyentuh lingkaran dalam kekuasaannya.

Tentu kita tidak serta-merta menghakimi bahwa sang orang tua tidak layak menerima. Namun yang menjadi sorotan adalah ketidakpekaan sosial dan minimnya transparansi dalam proses penetapan tersebut. Semestinya, penjelasan soal siapa yang masuk dan keluar dari daftar, terutama jika menyangkut keluarga Kades, disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Dalam kasus ini, kecamatan pun telah bersikap sesuai porsinya—memediasi, mengkroscek, dan mengembalikan kepada hasil musyawarah desa. Namun, beban moral terbesar tetap ada di pundak kepala desa: apakah ia mampu menjelaskan dengan jujur, terbuka, dan penuh tanggung jawab?