Ia mencontohkan, program berani cerdas. Jika dalam implementasinya terdapat kegiatan yang tidak sesuai skema, maka sepatutnya segera diperbaiki.
“Contoh soal Edaran Gubernur tentang tidak ada pungutan biaya pendidikan bagi siswa-siswi SMA se-Sulteng. Ini perlu dilakukan pengecekan sudah sejauh mana implementasinya. Sehingga ada pijakan untuk merumuskan solusinya. Begitupun terkait penerima manfaat berdasarkan data DTSEN perlu di cek,”jelasnya.
Jika program tersebut ditunda sambung Aulia, akan berdampak pada Mahasiswa dan rakyat Sulteng yang bersandar pada pembiayaan kuliah dan kesehatan.
“Menurut kami penundaan bukanlah solusi. Kami menilai argumentasi Anggota DPRD Sulteng Fraksi PDIP Suryanto bukan atas dasar aspirasi konstituennya dan melalui kajian yang komprehensif,”ucapnya.
Iapun berharap kepada semua pihak di Sulteng bisa melahirkan langkah solutif terhadap segala bentuk kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanpa mengorbankan rakyat.
Lebih jauh Aulia mengatakan, PHI Sulteng memiliki sejumlah solusi dalam mengevaluasi Program Berani Cerdas dan Berani Sehat.
Salah satunya, membuat medium atau wadah Tim Khusus Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sulteng. Dari skema itu kemudian diintegrasikan dengan program Berani Cerdas dan Berani Sehat.
