Menurutnya, publik membutuhkan data BMKG saat terjadinya peristiwa yang disebut sebagai angin puting beliung sebagaimana dijadikan dasar oleh BPBD dalam memberikan keterangan kepada Kejari. “Data dukung teknis dari lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi, dalam hal ini BMKG, itu yang diinginkan publik untuk dipublikasikan agar penjelasannya lebih obyektif dan tidak menimbulkan spekulasi,” ujar Nadjamuddin yang juga Evaluator Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI.
Hingga berita ini diturunkan, perbincangan terkait penjelasan “angin puting beliung” tersebut masih ramai menjadi topik diskusi di berbagai platform media sosial lokal. (Rdk)
