Sementara itu, terdapat pula paket Pembangunan Kantor PKK Kabupaten Banggai dengan nilai hampir Rp2 miliar yang juga masuk dalam tahapan tender.
Pembangunan fasilitas perkantoran itu sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat infrastruktur administrasi pemerintahan daerah. Di sisi lain, rencana pembangunan gedung baru sebelumnya juga sempat memunculkan perdebatan di DPRD Kabupaten Banggai mengenai prioritas penggunaan anggaran, mengingat masih banyak kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang dinilai mendesak.
Dengan nilai investasi yang cukup besar, proses tender proyek-proyek tersebut diperkirakan akan menjadi perhatian publik. Transparansi sejak tahapan lelang hingga pelaksanaan konstruksi diharapkan mampu menjamin penggunaan anggaran daerah berlangsung efektif, akuntabel, dan menghasilkan infrastruktur yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(Sri/RBP)
