Menyentil soal pembangunan kolam renang yang menguras APBD begitu besar mencapai Rp15 Miliar untuk tahap 1, dinilai bukan skala prioritas bagi masyarakat.
“Kalau memang pemerintah mau betul-betul meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, penambahan ruangan RSUD Luwuk harus diprioritaskan, bukan bangun kolam renang,” cetusnya.
Di akhir statementnya, Herdi menegaskan, sudah saatnya pemerintah daerah turun tangan dan melakukan pengawasan ketat terhadap manajemen pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk, agar tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan.
Diketahui, dilansir dari media online Cakrawala Banggai, rapat dengar pendapat yang digelar Komisi III itu menghasilkan sejumlah rekomendasi penting yakni meminta Pemda Banggai berkoordinasi dengan BPJS untuk memastikan pengembalian biaya sebesar Rp23 juta kepada pasien.
Kemudian, mendesak RSD Luwuk segera melakukan perbaikan mutu pelayanan melalui alokasi APBD Tahun 2026, agar standar pelayanan kembali sesuai dengan status rumah sakit tipe B.
Selanjutnya, mendorong pengawasan ketat terhadap rumah sakit swasta di Kabupaten Banggai, termasuk RS Claire Medika, agar pelayanan terhadap pasien BPJS tidak diselewengkan.
