“Usulan-usulan yang tadi disampaikan, nanti akan kita klasifikasikan, misalkan, kita ambil 30 persen melalui pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian 30 persen saya minta kepada OPD untuk dimasukkan dalam program teknis, dan 40 persen Bappeda, ini dimasukkan dalam musrenbang,” kata Ketua Komisi 1 DPRD Banggai.
Sementara itu, anggota DPRD Banggai Siti Aria Nurhaeningsih mengingatkan agar program kerja yang ada di OPD/Badan harus pro rakyat.
“Jadi, kami di Badan anggaran itu, kami melihat semua dokumen-dokumen dari OPD-OPD yang masuk ke kami untuk ditetapkan anggarannya. Nah, di situ fungsi kami, pada penetapan anggaran, ketika anggaran-anggaran itu tidak pro rakyat maka kami teriakkan,” ujar Siti Aria. (Dk)
