“Tidak boleh, dilarang pengusaha memberikan fee atas setiap pekerjaan kepada para pejabat, Kepala Dinas, Wakil Bupati ataupun Bupati. Bangunan yang seharusnya dikerjakan dengan kualitas baik, akhirnya dikerjakan dengan kualitas sangat rendah, karena dipotong fee,”pungkasnya. (NS)
Menjelang pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Banggai terkait aktivitas pertambangan di Desa Tuntung, Kecamatan...
Dugaan penyimpangan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah kini menjadi perhatian Komisi Pemberantasan...
Praktisi hukum Supriadi Lawani, yang akrab disapa Budi, mengapresiasi langkah tegas Polresta Banggai dalam menyikapi praktik...
Sempat menjadi sorotan publik karena sebelumnya terlihat belum difungsikan, kantor perpustakaan yang berada di kawasan Kantor...
