“Mirqanisasi” Fasilitas Publik di Banggai Tuai Kritik

Budi menegaskan kritik tersebut bukan serangan pribadi terhadap pemerintah daerah, melainkan bentuk kontrol masyarakat terhadap etika penyelenggaraan pemerintahan.

Ia juga mengaku tengah mengkaji kemungkinan langkah hukum melalui mekanisme administrasi negara apabila ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran asas netralitas pemerintahan dalam kebijakan penamaan fasilitas publik tersebut.(sri)