BANGGAIPOST.COM,Luwuk- Politik uang telah menjadi isu yang terus diperbincangkan publik Banggai beberapa hari terakhir ini. Isu politik uang ini mengemuka ketika Bawaslu RI mengeluarkan rilis terkait tingkat kerawanan pemilu dan tidak tanggung tanggung Kabupaten Banggai menjadi urutan dua nasional terkait kerawanan politik uang dibawah Kabupaten Papua pegunungan
Rifat Hakim dari Gerakan Mahasiwa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Banggai yang sejak awal memang intens mengkampanyekan isu ini terus melakukan konsolidasi dengan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Rumah Kebanggsaan maupun institusi penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU kabupaten Banggai.
“iya kami terus konsolidasi dengan beberapa organisasi dan institusi penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU kabupaten Banggai” terang nya.
Namun ada yang menjadi ganjalan dalam pemikiran Rifat Hakim dan ganjalan itu adalah terkait Pemerintah Daerah atau Bupati yang terkesan adem ayem dengan isu politik uang ini.
“iya menurut kami Bupati seakan cuek atas isu ini, padahal politik uang ini kan satu bentuk kejahatan luar biasa yang bukan hanya berdampak buruk bagi demokrasi dan Pemilu dan Pilkada namun juga akan menghasilkan korupsi politik” demikian ucap aktivis kelahiran Batui ini.
Rifat mengatakan bahwa kampanye lawan politik uang ini juga intens di lakukan oleh teman -teman Banggai Kepulauan yang juga masuk dalam daftar kerawanan politik uang urutan tiga nasional, dan perjuangan melawan politik uang ini harus dilakukan bersama oleh seluruh elemen rakyat termasuk Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati yang harus menjadi garda terdepan
“Bupati Bangkep mendukung gerakan ini dengan bentuk gerakan moral namun Bupati Banggai belum melakukannya, saya kira Bupati Banggai harus belajar kepada Bupati Bangkep” pungkasnya.(Rls)
