Sebelumnya, pada tanggal 15 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Banggai meregistrasi laporan Rifat Hakim atas pelangaran kode etik beberapa PPK dan PPS sekabupaten Banggai dengan Nomor:003/Reg/LP/PL/Kab26.02/III/2024.
Dalam laporan itu, Penggugat bukan bagian yang di laporkan, namun hanya menjadi saksi atas kejadian pelanggaran tersebut. Begitupun hasil serangkaian penanganan pelanggaran melalui surat dinas Bawaslu Banggai pada tanggal 4 April 2024 nomor :
001/Rekom-KE/LP/PL/Kab/26.02/IV/2024, Penguggat tidak termasuk dalam perihal rekomendasi anggota PPK dan PPS yang terbukti melakukan pelanggran kode etik penyelenggara Pemilu.
Alasan Gugatan
Hasil penanganan pelanggaran dari KPU Banggai dengan menerbitkan objek sengketa pada tanggal 16 April 2024. Padahal masa jabatan Penggugat sebagai Anggota PPK Batui saat itu, telah berakhir pada tanggal 4 April 2024.
Lalu objek sengketa yang ditetapkan Tergugat, KPU Banggai “dibumbui” dengan diksi sebagaimana dalam Diktum Kesatu “…..diberikan sanksi tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu”.
Penggugat menilai sebagai bentuk pelanggaran hak konstitusional atas diri Penggugat untuk menjadi penyelenggara Pemilu maupun Pemilihan di masa yang akan datang.
