Ada juga yang mencoba melihat persoalan dari sisi kewenangan. “Yang mengawasi ya badan pertambangan,” komentar akun Chamsu Alimin.
Beragam tanggapan tersebut menunjukkan bahwa pernyataan Bupati Banggai telah memicu perdebatan di ruang publik. Di satu sisi, masyarakat mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Di sisi lain, sebagian pihak mengingatkan pentingnya mengedepankan verifikasi dan asas praduga tak bersalah.
Sebelumnya, Bupati Amirudin mengaku baru mengetahui adanya aktivitas eksplorasi PT BKP dari pemberitaan media. Camat Bunta juga disebut tidak mengetahui adanya kegiatan perusahaan di Desa Tuntung dan Desa Nanga-Nangaon.
Belakangan, Kepala Desa Tuntung, Maryono Yusuf, juga mengaku tidak pernah melihat dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP), dokumen AMDAL, maupun menerima komunikasi terkait aktivitas perusahaan tersebut.
Rangkaian pengakuan itu memunculkan pertanyaan yang terus bergulir di tengah masyarakat: jika benar aktivitas eksplorasi telah berlangsung, bagaimana pola koordinasi, pengawasan, dan keterbukaan informasi selama ini dijalankan?
Terlepas dari beragam spekulasi yang berkembang, jawaban resmi dari pihak-pihak terkait tetap diperlukan agar polemik tidak terus berkembang liar di ruang publik dan masyarakat memperoleh informasi yang utuh serta berimbang.(Alin/RBP)
