Sementara itu, dikutip dari Tempo.co, suap tersebut diduga diberikan agar temuan-temuan dalam pemeriksaan BPK tidak berkembang lebih jauh dan tidak memengaruhi hasil audit pemerintah daerah.
Kasus ini pertama kali mencuat setelah KPK melakukan OTT pada 8 Juni 2026 yang menyeret sejumlah pejabat Pemkab Muara Enim dan pihak swasta.
Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan empat tersangka yakni:
- Edison, Bupati Muara Enim periode 2025–2030;
- Abi Nurwardani, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim;
- Adi Triadi, pihak swasta yang disebut sebagai orang kepercayaan sekaligus kerabat Bupati;
- Cory Erin Hardi, Marketing PT Millenium Solusi Abadi (PT MSA).
Dikutip dari Kompas.id, Edison diduga menerima fee sebesar 5 persen dari proyek-proyek pengadaan yang berjalan di lingkungan pemerintah daerah.
KPK menduga praktik tersebut telah menjadi pola dalam pelaksanaan sejumlah proyek, terutama pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
Proyek Smart Board Jadi Pintu Masuk
Salah satu proyek yang menjadi fokus penyidikan adalah pengadaan Smart Board atau Smart TV untuk kebutuhan pendidikan.
