Meski demikian, Adnan tetap membuka ruang dialog dengan pihak PUPR maupun pemerintah daerah. “Kami bukan mencari sensasi, kami hanya ingin hak warga dipenuhi. Kalau ada pihak yang merasa terganggu, mari duduk bersama. Jangan mengalihkan isu dengan menyerang pribadi,” tutupnya.
Sebelumnya, Christopel menjelaskan bahwa proyek SPAM Uwedikan memang belum selesai karena keterbatasan anggaran. Tahun lalu, pekerjaan hanya sampai di depan tambak udang, dan akan dilanjutkan tahun ini dengan tambahan anggaran sekitar Rp700 juta untuk Uwedikan dan Rp400 juta untuk Honduhon.
Namun, dalam klarifikasi itu, Christopel juga melontarkan pernyataan yang dinilai memancing kontroversi. “Orang yang sebar berita ini kalau nggak paham, harusnya jangan bicara di media. Biar nggak kelihatan cuma cari perhatian. Sejauh ini tidak ada orang Uwedikan mempersoalkan proyek tersebut. Yang bicara itu Pak Adnan Basia, dia bukan orang Uwedikan, dia orang Kayutanyo,” kata Christopel, Selasa (16/7).
Sementara itu, Christopel dalam pernyataannya juga menegaskan bahwa proyek SPAM memang dirancang bertahap. Ia mengaku paham bila ada keluhan warga, namun meminta agar pihak-pihak yang tidak memahami teknis proyek tidak menghakimi secara sepihak.
