Distribusi LPG 3 kg yang seharusnya tepat sasaran justru kerap bocor. Pengawasan lemah. Praktik penimbunan dan permainan harga bukan isu baru, tetapi seperti tak pernah benar-benar dibereskan. Pertanyaannya, ini ketidakmampuan—atau pembiaran?
Negara tidak bisa terus bersembunyi di balik operasi pasar sesaat. Itu bukan solusi, hanya cara menunda kemarahan publik. Tanpa pembenahan sistem distribusi dan penegakan hukum yang tegas, kelangkaan akan terus berulang dengan pola yang sama.
Dan setiap kali itu terjadi, korban utamanya tetap sama: rakyat kecil.
LPG 3 kg adalah barang subsidi. Artinya jelas—hak mereka yang paling membutuhkan. Ketika hak itu terganggu, ini bukan lagi soal ekonomi, tetapi soal keadilan. Ketika negara gagal menjamin aksesnya, maka yang terjadi bukan sekadar krisis energi, melainkan krisis kepercayaan.
Jika pemerintah serius, langkahnya harus jelas: benahi distribusi dari hulu ke hilir, buka data secara transparan, dan tindak tegas pelaku penyelewengan—tanpa kompromi.
Selain itu, diversifikasi energi tidak boleh lagi jadi wacana kosong. Kompor listrik dan energi alternatif harus didorong dengan kebijakan nyata, bukan sekadar proyek uji coba yang hilang tanpa arah.
Rakyat tidak butuh alasan. Rakyat butuh kepastian.
