Jika ada alat yang seharusnya berada di tangan petani tetapi justru dikuasai pihak lain, tanyakan bagaimana alat tersebut berpindah.
Dan jika Rp150 juta itu memang pernah diminta, siapa yang berdiri di belakang permintaan tersebut?
Sebab bantuan alsintan bukan komoditas dagangan.
Kalau benar ada “mahar”, maka yang harus dicari bukan hanya uangnya, tetapi rantai yang membuat uang itu bisa diminta.
Kasus Batui Selatan bisa jadi hanya satu kejadian.
Tetapi bisa juga menjadi pintu masuk untuk melihat bagaimana bantuan alsintan disalurkan di Banggai secara keseluruhan.
Kini tinggal satu hal yang perlu dibuktikan:
Rp150 juta itu berhenti pada seorang broker, atau ada jaringan yang lebih besar di belakangnya?(Tim redaksi)