Irwanto: Tidak Ada yang Bilang Uangnya AT-FM, yang Bantah Banyak “Babaca” Novel

Di luar polemik pernyataan tersebut, persoalan pembayaran PPPK memang tidak dapat dilepaskan dari kondisi fiskal Kabupaten Banggai. Dalam pembahasan anggaran 2026, belanja pegawai Kabupaten Banggai berada pada porsi yang tinggi terhadap total belanja daerah. Kondisi ini menjadi perhatian karena bertambahnya jumlah PPPK turut memberikan konsekuensi terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Sebelumnya, kritik terhadap struktur belanja daerah juga mengemuka. Budi menyoroti tingginya porsi belanja pegawai dan pentingnya pemerintah daerah memiliki langkah yang jelas untuk menjaga keseimbangan antara belanja aparatur dengan kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik. Dengan demikian, persoalan PPPK memiliki dua sisi yang sama-sama penting.

Di satu sisi, pembayaran gaji dan tunjangan merupakan hak PPPK yang wajib dipenuhi pemerintah. Di sisi lain, kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka pengelolaan APBD yang sehat dan berkelanjutan.(Alin)