Selain persoalan lingkungan, legalitas pengembangan perumahan PT Banggai Tiga Barokah turut menjadi perhatian dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.
Habib Husin mengklaim bahwa legalitas perusahaan dan hak kepemilikan lahan sudah tersedia sejak awal. Namun, ia mengakui masih ada dokumen perizinan yang proses penyelesaiannya sempat mengalami kendala.
“Bukan tidak ada legalitas, legalitasnya sudah ada dari awal. Kalau Bapak ada di Banggai Laut, saya tunjukkan legalitasnya. Untuk perizinan sempat mandek pada salah satu notaris hampir setahun, namun itu diselesaikan,” katanya.
Habib Husin juga membenarkan bahwa aktivitas proyek perumahan tersebut sudah lebih dari sebulan tidak berjalan.
Ia menyebut, penghentian sementara aktivitas proyek dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap instruksi pemerintah, sembari menunggu penyelesaian dokumen yang diperlukan.
“Saya taat hukum, disuruh berhenti saya berhenti. Namun, untuk mengantisipasi terjadi banjir lumpur seperti kemarin, kita sudah mencarikan solusi penanganannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, kelanjutan aktivitas pengembangan perumahan masih menunggu penyelesaian dokumen perizinan.
“Untuk saat ini kami fokus penanganan banjir lumpur, sementara kelanjutan proyek tinggal menunggu dokumen perizinan yang dalam proses,” tambahnya.
Meski memberikan sejumlah penjelasan, Habib Husin belum bersedia mengungkapkan identitas perusahaan ketika ditanya mengenai nama badan usaha yang menjadi pengembang perumahan tersebut.
