Rapat tersebut membahas persoalan kiriman lumpur sekaligus legalitas proyek. Hadir dalam pertemuan itu Sekretaris Daerah (Sekda), sejumlah kepala dinas, serta jajaran instansi terkait.
“Masalah lumpur itu sudah disampaikan dalam rapat bersama Sekda, Kadis serta jajaran instansi terkait, termasuk membahas mengenai legalitas. Itu semua sudah clear,” ungkapnya.
Siapkan Solusi Antisipasi Kiriman Lumpur
Terkait penanganan dampak lingkungan, Habib Husen mengatakan pihak investor saat ini memprioritaskan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Menurutnya, salah satu solusi yang sedang disiapkan adalah mengalihkan aliran lumpur agar tidak kembali mengarah ke permukiman warga.
“Ini masalah urgen, jadi kita lagi fokus melakukan penanganan, termasuk akan mengalihkan lumpur agar tidak masuk ke permukiman warga saat musim hujan. Fokus kita sementara itu dan sudah dibicarakan dalam RDP,” jelasnya.
Ia menegaskan, penanganan dampak lumpur menjadi prioritas saat ini, mengingat kejadian sebelumnya telah menimbulkan keluhan warga yang bermukim di sekitar kawasan proyek.
Klaim Legalitas Aman, Perizinan Masih Berproses
Selain persoalan lingkungan, legalitas pengembangan perumahan PT Banggai Tiga Barokah turut menjadi perhatian dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.
