Koperasi nantinya diproyeksikan menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk barang subsidi, sekaligus membuka lapangan kerja di tingkat desa dan kelurahan.
Meski demikian, besarnya nilai proyek membuat program ini terus menjadi perhatian publik. Selain pengadaan kendaraan, sejumlah pihak juga menyoroti potensi penyimpangan pada pembangunan gedung koperasi, pengadaan alat pertanian, hingga kegiatan pelatihan.
Pemerintah menegaskan seluruh pembiayaan akan mengikuti mekanisme pengawasan dan audit agar penggunaan dana negara tetap akuntabel serta meminimalkan risiko penyimpangan.(RBP)
