Pemerintah juga dinilai belum serius menjadikan pers sebagai bagian utuh dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Program literasi media sering kali bersifat seremonial dan lebih menonjolkan pencitraan, ketimbang penguatan kualitas informasi publik. Pers kerap diposisikan sebagai pelengkap, bukan mitra yang setara.
Fenomena lain yang mencuat adalah kecenderungan pejabat mencari media pers hanya saat membutuhkan klarifikasi atas sorotan netizen di media sosial. Dalam situasi tersebut, pers seolah dijadikan alat pembersih informasi yang beredar liar di ruang digital, tanpa diiringi penghormatan terhadap independensinya.
Ketimpangan relasi ini semakin terasa ketika pers diikat oleh kepentingan partisan, kontrak iklan pemerintah, atau fasilitas seremonial.
Istilah mitra strategis terdengar gagah, namun dalam praktiknya sering tidak mencerminkan kesetaraan.
Kritik dianggap ancaman, sementara pujian diterima sebagai bentuk kemitraan ideal. Lebih memprihatinkan lagi, pers kerap disamakan dengan buzzer atau influencer. Wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial justru dicurigai, sementara konten ringan yang minim kritik lebih disukai. Akibatnya, publik dibanjiri informasi manis, sementara fakta pahit tersisih dari ruang utama demokrasi.
