Sayangnya, masyarakat di pulau-pulau kecil terlalu sering hanya menjadi perhatian ketika musim kampanye tiba atau saat pejabat datang membawa rombongan dalam agenda seremonial. Setelah itu, mereka kembali menghadapi berbagai keterbatasan: akses transportasi yang bergantung pada cuaca, layanan kesehatan yang belum merata, pendidikan dengan keterbatasan tenaga pengajar, jaringan telekomunikasi yang belum stabil, hingga infrastruktur dasar yang masih jauh dari memadai.
Padahal, amanat konstitusi sangat jelas. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, tanpa memandang apakah mereka tinggal di pusat kota, wilayah pesisir, pedalaman, maupun pulau-pulau terluar.
Karena itu, kepemimpinan tidak boleh berhenti di balik meja kantor. Seorang pemimpin tidak cukup memahami keadaan rakyat hanya dari laporan yang tersusun rapi atau paparan di ruang rapat berpendingin udara. Seorang pemimpin harus berani menginjakkan kaki di dermaga-dermaga kecil, menaiki perahu menembus gelombang, menyusuri jalan-jalan di pedalaman, dan mendengarkan langsung suara masyarakat yang selama ini jarang terdengar.
