Namun, menurut warga, persoalan yang mereka hadapi bukan semata-mata mengenai keberadaan aktivitas perusahaan di dalam koordinat IUP. Mereka juga meminta kepastian mengenai hak atas lahan dan tanaman yang mereka klaim terdampak.
Vincensius berharap persoalan tersebut segera difasilitasi melalui pertemuan antara warga, pemerintah daerah dan pihak perusahaan agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka di lapangan.
Ia juga menegaskan bahwa warga masih membuka ruang penyelesaian secara musyawarah. Namun, apabila tuntutan mereka terus tidak mendapatkan kepastian, rencana pemblokiran lahan dinilai menjadi opsi yang akan ditempuh warga.
Hingga berita ini diterbitkan, BanggaiPost.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari manajemen PT Penta Dharma Karsa serta instansi terkait mengenai tuntutan warga Molino dan langkah penyelesaian yang akan dilakukan.(Alin)
