Berita Utama

Waket I DPRD Banggai Walkout, Nilai Pembahasan RAPBD 2027 Cacat Prosedur

Bahkan, muncul argumentasi bahwa ketentuan dalam Tata Tertib DPRD dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Perbedaan pandangan itu berujung pada keputusan Wardani untuk meninggalkan ruang rapat. Sikap tersebut kemudian diikuti Suwardi dari Fraksi Gerindra.

Kepada media ini, Wardani mengatakan walkout merupakan bentuk kekecewaannya terhadap mekanisme rapat yang dinilai mengabaikan Tata Tertib DPRD. Menurutnya, tata tertib tersebut merupakan aturan kelembagaan yang telah disepakati bersama dan berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2018.

Wardani menegaskan, mekanisme pembahasan RAPBD semestinya didahului pembahasan RKA di tingkat komisi bersama mitra kerja, dalam hal ini OPD terkait, sebelum memasuki pembahasan di Banggar.

“Ini sangat jelas cacat prosedur. Tatib yang kita sepakati bersama dan telah melalui tahapan konsultasi serta fasilitasi di Biro Hukum Provinsi justru dilanggar oleh lembaga DPRD. Adapun alasan yang menyebut telah pernah dibahas melalui komisi saat diserahkannya dokumen KUA-PPAS, itu beda konteks. Kita bicara RKA,” tegasnya.

Pendalaman RKA Menentukan Kualitas APBD

Bagikan: