“Sy pernah d RSUD hanya karna cari makan dan ada keperluan yg harus d cari d luar RSUD bolak balik keluar masuk sampai 20–30 ribu dlm sehari 😤,” ungkapnya.
Menanggapi polemik ini, praktisi hukum sekaligus tokoh masyarakat, Irfan Bungajim, juga memberikan usulan. Kepada Banggai Post, ia menilai pengelolaan parkir RSUD sebaiknya tidak lagi melibatkan pihak swasta maupun rumah sakit.
“Jadi sebaiknya sistem pengelolaan parkir ini dikembalikan ke Pemda dengan melibatkan Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Namanya juga swasta pasti cari untung,” ujarnya, Sabtu (6/9).
Irfan juga mengusulkan agar tarif parkir dibedakan. Untuk tamu pasien, bisa dikurangi dari Rp5.000 menjadi Rp2.000 atau Rp3.000. Sementara keluarga pasien yang menjaga, sebaiknya diberikan kartu tanda pengenal maksimal dua orang dan dibebaskan dari biaya parkir.
“Biaya parkir tetap diberlakukan sebagai sumber PAD. Namun khusus keluarga pasien yang menjaga, harus ada kebijakan pembebasan biaya,” jelasnya.
Komentar warganet dan masukan praktisi hukum itu semakin menguatkan desakan agar pemerintah daerah segera meninjau ulang sistem pengelolaan parkir rumah sakit. Publik berharap kebijakan parkir bisa diatur ulang agar tidak menambah beban keluarga pasien yang sedang berjuang di tengah kesulitan ekonomi.(Alin)
