Dalam sektor ketenagakerjaan, mahasiswa meminta DPRD Banggai membuka secara transparan proses pembentukan Satgas Ketenagakerjaan. Mereka menilai pengawasan terhadap dunia kerja masih lemah, terlihat dari masih banyaknya laporan terkait BPJS Ketenagakerjaan yang tidak didaftarkan perusahaan, hak lembur yang tidak dibayarkan, kontrak kerja yang tidak jelas, hingga dugaan praktik lowongan kerja fiktif.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap rencana aktivitas pertambangan di wilayah Mumpe. Mereka menilai kehadiran tambang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak sekadar mengeksploitasi sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan maupun sosial.
Selain isu daerah, aksi tersebut turut membawa sejumlah tuntutan nasional, di antaranya penolakan terhadap revisi UU Polri, desakan percepatan pengesahan UU Perampasan Aset, evaluasi APBN 2026, penghentian program yang dianggap membebani anggaran negara, serta tuntutan perbaikan tata kelola pemerintahan secara umum.
Massa berharap DPRD Banggai dapat menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.(sri)
